.png)
Pada awal bulan Juni 2026, Phnom Penh mengaktifkan mekanisme "konsultasi wajib" dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kamboja dan Thailand sama-sama terikat pada konvensi ini.
Langkah itu pada dasarnya mengundang Thailand untuk mengikuti proses konsiliasi yang difasilitasi PBB terkait klaim wilayah tumpang tindih seluas sekitar 26.000 kilometer persegi di Teluk Thailand.
Pengajuan ini dilakukan setelah Thailand pada Mei 2026 menarik diri dari nota kesepahaman tahun 2001 dengan Kamboja, yang sebelumnya mengatur penyelesaian sengketa dan pengembangan bersama ladang minyak dan gas di wilayah tersebut.
Keputusan Thailand tersebut terjadi di tengah hubungan kedua negara yang kembali memanas sejak sengketa perbatasan darat yang memicu bentrokan berdarah tahun 2025.
"Proses konsiliasi wajib ini bisa menjadi jalan untuk membantu Kamboja dan Thailand mencapai kesepakatan terkait klaim maritim yang tumpang tindih," ujar Matthew Wheeler, analis senior Asia Tenggara di International Crisis Group.
Dalam proses ini, Kamboja dan Thailand masing-masing menunjuk dua ahli independen untuk menjadi bagian dari komisi ad hoc, yaitu tim penengah yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa ini.
Komisi ini bertugas memeriksa fakta dan posisi hukum kedua negara, sebelum menyusun rekomendasi yang tidak mengikat, yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Kepentingan di Sektor Energi
Berdasarkan perkiraan pemerintah Thailand dan Kamboja, wilayah sengketa di Teluk Thailand diduga menyimpan cadangan minyak dan gas senilai sekitar 300 miliar dolar AS. Di dalamnya termasuk sekitar 11 triliun kaki kubik gas alam.
"Kedua negara akan memperoleh manfaat besar. Penurunan produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir membuat Thailand semakin bergantung pada impor gas alam," kata William Jones, dosen di Universitas Mahidol, Thailand.
Sementara itu, Kamboja sepenuhnya bergantung pada impor minyak dan gas. Karena belum memiliki kilang sendiri, hasil produksi dari Teluk Thailand kemungkinan harus dikirim ke Thailand untuk diproses, setidaknya hingga Kamboja berkapasitas untuk mengolahnya sendiri.
"Di tengah tingginya harga energi, tingkat ketergantungan yang besar, serta ketidakpastian tambahan dari kawasan Timur Tengah, Teluk Thailand dapat menjadi penyangga penting bagi konsumsi serta sumber keuntungan negara yang signifikan," ujar Jones.
Namun, jalan menuju kesepakatan kedua negara tidak mudah. Dampak bentrokan di perbatasan tahun lalu masih terasa. Sejumlah insiden bersenjata menewaskan puluhan tentara dan warga sipil.
Meski tidak ada baku tembak dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara kedua pihak masih terasa dan diwarnai ketidakpercayaan.
Selain itu, rekomendasi dari komisi ad hoc tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga implementasinya sepenuhnya bergantung pada kemauan kedua negara.
Laporan : Titi.S
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
