Boyolali - Mediaindonesia.asia ) Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak pemerintah khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk bertindak tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas judi online (judol).
HNW menilai bantuan negara harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
“Kalau sudah diberi peringatan tapi tetap melakukan pelanggaran, ya sebaiknya diganti saja dengan penerima yang lebih layak,” katanya, Sabtu (12/7/2025).
Pernyataan itu merespons temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap bahwa sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tercatat aktif bermain judi online sepanjang tahun 2024. Total nilai transaksi yang terdeteksi mencapai Rp 957 miliar, dengan frekuensi lebih dari 7,5 juta kali.
Bansos Dialihkan ke Pemerima yang Lebih Layak
Berdasarkan hasil analisis rekening penerima bansos oleh PPATK, pemerintah akan mengevaluasi rekening-rekening yang tidak aktif (dormant) dan hanya digunakan untuk menerima transfer bantuan, tanpa aktivitas transaksi lain.
HNW, yang juga merupakan anggota Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kemensos, menilai pengalihan bantuan kepada penerima yang lebih layak adalah langkah logis dan adil.
Jika mereka tetap menjadi pecandu judi online, tentu bansos ini tidak lagi bermanfaat. Maka harus ada sanksi tegas, termasuk pencabutan hak sebagai penerima bantuan,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR juga telah membahas temuan tersebut bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bansos, guna memastikan bantuan negara tidak disalahgunakan.
Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Sosial telah menggandeng PPATK untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Red**
