Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menegaskan aksi tersebut bukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan, melainkan mempertanyakan makna kebebasan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (18/8/2026).
Yatalathof menilai kedaulatan Indonesia tergerus oleh perjanjian dagang yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan asing. Menurut dia, di dalam negeri suara rakyat masih dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap secara sewenang-wenang.
"Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan," tuturnya.
Dia mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak berbicara soal kedaulatan tanpa benar-benar menegakkannya. Menurutnya, janji mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur masih sebatas slogan.
Sementara itu, aparat dinilai lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada melindungi hak rakyat untuk bersuara.
Dia meminta maaf kepada warga Jakarta yang nantinya akan terdampak macet saat aksi digelar. Meski demikian, Yatalathof menyebut kemacetan lalu lintas hanya berlangsung beberapa jam dibandingkan kemacetan struktural yang panjang bahkan terus memburuk.
"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," jelasnya.
Dalam aksi hari ini, BEM UI membawa delapan poin tuntutan, antara lain:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," ungkap dia.
Menurutnya, kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Yatalathof menilia bahwa kemerdekaan harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.
Laporan : Mirna
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
