“Demo itu dijamin oleh demokrasi, silakan saja tanggal 26–27. Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah perusakan, anarkis, dan tindakan tidak baik,” kata Pramono di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
Dia bilang, pendekatan yang digunakan bukan dengan kekerasan, melainkan mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Jakarta menjadi aman dan nyaman kalau kita semua bisa menjaganya dengan baik,” ujarnya.
Pramono mencontohkan kedatangan sejumlah warga dari Pati ke Jakarta sebelumnya. Menurut dia, Pemprov DKI bersama sejumlah organisasi masyarakat di Jakarta memberikan sambutan serta memfasilitasi massa agar tidak bermalam di depan Gedung DPR/MPR.
“Kemarin, begitu teman-teman dari Pati datang, kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi dan mengarahkan agar tidak bermalam di depan gedung DPR/MPR,” kata Pramono.
Koordinasi dengan Polisi
Dia juga telah memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi.
“Kami memfasilitasi dan saya sudah memerintahkan Kasatpol PP berkoordinasi dengan kepolisian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Sejumlah anggota AMPB juga telah tiba di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat, untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang aksi utama tersebut.
Laporan : Mirna
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.jpg)
