 |
Foto Dok La Musa.20/8/2025 |
Rapat ini juga terkait dengan pembahasan CSR ( Corporate Social Responsibility ) atau tanggung jawab soal perusahaan
yang telah diatur dalam undang-undang dan harus bermanfaat bagi Daerah dan masyarakat
Hal itu disampaikan oleh ketua komisi II DPRD Kabupaten Buru DJalil Mukadar, SP, dalam
Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan para pimpinan Bank di Namlea, Kabupaten Buru Maluku diruang rapat komisi II, Rabu, 20/8/2025
Saat di Wawancarai, Mukadar mengatakan sistem perkreditan ASN di Kabupaten Buru harus di cek keberadaan total kredit mereka, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pendapatan ASN tidak menurun.
Ia membeberkan, jumlah ASN yang melakukan kredit pada beberapa Bank di Kabupaten Buru berjumlah 3.000 orang lebih
" Di Bank BPDM saja PNS yang telah melakukan kredit berjumlah diatas 136 Miliar, sedangkan PPPK berjumlah 9,9 Miliar " jelas Mukadar
Menurutnya, kisaran kredit itu baru 1 Bank, belum lagi Bank - Bank lainnya seperti BRI, BNI, Modern dan Bank Mandiri.
Lanjut Mukadar, melihat jumlah kredit yang begitu tinggi sehingga pendapatan ASN perbulan pasti menurun dan ini akan berpengaruh pada kebutuhan ASN sendiri
" Kebutuhan ASN sendiri cukup rendah jadi ini menjadi diskusi kami bersama antara DPRD dengan pimpinan bank" tuturnya
Terkait persoalan ini, dia menyarankan, boleh melakukan kredit tapi memakai standar sehingga saat ASN menerima gaji bisa mencukupi kebutuhan perharinya, jangan sampai terlalu kecil sehingga menyusahkan ASN itu sendiri
Disisi lain, Mukadar memohon kepada Pemerintah Daerah agar membuat peraturan Daerah terkait CSR
" Kami minta juga kepada pemerintah daerah agar membuat peraturan kepala Daerah melalui perda terkait dengan pengaturan csr " Pintanya tentang CSR ini Dia nilai masih banyak yang belum teratur termasuk para pimpinan Bank
" Pimpinan bank juga menjelaskan soal CSR tidak fokus dan tidak teratur, kami berharap dalam waktu dekat ini harus diatur secara baik sehingga dapat bermanfaat terkhususnya usaha kecil dan menengah, kami juga meminta kepada pimpinan Bank untuk membantu usaha kecil itu fokus untuk csr." Harapnya
Ia juga mengkritisi seluruh Bank soal CSR yang setiap tahun tidak jelas totalnya, dan tidak fokus
" Kami ingin fokusnya ke UMKM agar mengembangkan pendapatan masyarakat dan harus setiap tahun diketahui oleh DPRD dan masyarakat " katanya
Dia mempertanyakan berapa total CSR nya sehingga tidak menyulitkan saat melakukan pemantauan pertahun berapa besar yang dikeluarkan untuk desa.
Hal ini harus karena kita pantau pendapatan perkapita karena akan berpengaruh pada saat daya jual beli, misalnya pendapatan ASN menurun berarti pendapatan ASN juga di bawah sehingga hal ini juga menjadi dasar untuk penyusunan APBD terkait tunjangan penghasilan. La Musa**
Kaperwil Maluku
