Polsek Bunut Hulu Laksanakan Pengecekan Lokasi PETI di Bukit Ketam, Desa Segitak

 

Bunut Hulu, MEDIAINDONESIA.asia - Polsek Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Bukit Ketam, Desa Segitak, Kecamatan Bunut Hulu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait bahaya aktivitas tambang ilegal terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bunut Hulu, IPDA Hermansyah, serta turut dihadiri oleh Pj Camat Bunut Hulu Abdil Hasyim, S.E., anggota Koramil 1206-13 Babinsa Segitak Kopda Anang Triyanto, Sekdes Segitak Abdul Hamid, dan sejumlah personel Polsek Bunut Hulu.

Dalam arahannya, IPDA Hermansyah menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Ia menekankan bahwa aktivitas PETI selain merusak ekosistem dan mencemari lingkungan, juga berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengancam keselamatan warga.

Adapun personel dan pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut meliputi:

1. Kapolsek Bunut Hulu IPDA Hermansyah

2. Kanit Reskrim Bripka Liska Setyawan

3. Kanit Samapta Bripka Heri Saputra

4. Ps. Kanit Intel Bripka D. Siregar

5. Pj Camat Bunut Hulu Abdil Hasyim, S.E.

6. Babinsa Kopda Anang Triyanto

7. Sekdes Segitak Abdul Hamid

8. Warga Desa Segitak

Tim berangkat dari Polsek Bunut Hulu menggunakan kendaraan roda dua (R2) selama sekitar 1 jam 10 menit menuju Gerbang Desa Segitak, dan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Motor selama 23 menit, kemudian berjalan kaki kurang lebih 2 jam menuju lokasi pertambangan.

Di lokasi, petugas memasang banner imbauan larangan aktivitas PETI, serta melakukan pemeriksaan di beberapa titik. Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa pondok kosong serta lubang bekas galian yang telah ditinggalkan oleh para pekerja.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polsek Bunut Hulu dalam menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui kegiatan ini, aparat berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat dan tidak lagi terlibat dalam praktik pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan bersama.

Laporan : Red

Editor : Riska