JAKARTA, MEDIAINDONESIA.asia - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajari, menilai wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD belum memiliki argumen yang solid.
Mada mengatakan, sejumlah survei menunjukkan mayoritas publik masih mendukung Pilkada langsung. Termasuk survei Litbang Kompas yang menegaskan bahwa pemilih masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.“Pertanyaannya, apakah kemudian partai politik akan ngotot mengubah Undang-Undang Pemilihan menjadi tidak langsung dan dipilih oleh DPRD?” ujar Mada saat diskusi media gathering KPU RI bertema Sinergi Pilar Demokrasi yang berlangsung di Lombok, NTB, Rabu (10/12/2025).
Menurut dia, ide Pilkada lewat DPRD yang sempat dilontarkan Presiden dan diamini sebagian elite politik, khususnya saat puncak HUT ke-61 Partai Golkar masih berada pada tahap gagasan awal. Usulan itu belum disertai penjelasan argumentatif dan kajian komprehensif.
Belum Ada Riset Memadai Pilkada Tak Langsung Lebih Hemat
Diakuinya, alasan yang kerap dikemukakan di balik semangat pilkada lewat DPRD adalah efisiensi anggaran dan penekanan biaya politik. Namun, klaim tersebut masih berupa asumsi tanpa dukungan simulasi atau riset yang memadai.
“Dikatakan itu bisa mengurangi biaya politik, tapi kita tidak tahu simulasinya. Itu masih asumsi, tidak didukung data atau riset,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan, perubahan mekanisme Pilkada tidak otomatis mengurangi biaya politik. Pola politik uang bisa saja bergeser, bukan ke pemilih langsung, tetapi ke anggota DPRD yang memegang kewenangan memilih kepala daerah.
"Bisa jadi itu tidak lebih murah, karena ada politik uang, bukan ke pemilih, tapi ke anggota DPRD," wanti dia.
Mada pun menyimpulkan, efisiensi biaya politik sebagai dasar wacana perubahan Pilkada masih merupakan argumen yang lemah.
"Masih diperlukan kajian menyeluruh dan data yang kuat agar diskusi publik tidak hanya didorong oleh asumsi," dia menandasi.
Laporan : Andi
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
