JAKARTA, MEDIAINDONESIA.asia - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat (AS) bukan sekadar krisis bilateral. Dia menyebut tindakan itu sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
"Penangkapan kepala negara berdaulat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, maka dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum," kata Sukamta, Senin (5/1/2026).
Dia menilai tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lainnya. Dampaknya bukan hanya pada Amerika Latin, tetapi juga terhadap stabilitas global, khususnya bagi negara-negara berkembang dan Dunia Selatan (Global South).
"Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai," ujarnya.
Sukamta menegaskan bahwa Indonesia harus konsisten pada politik luar negeri bebas aktif, dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme. Indonesia, menurutnya, tidak boleh diam terhadap praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional pasca Perang Dunia II.
Soroti Peran PBB
Dia juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kian teruji.
“PBB berada di persimpangan jalan melakukan reformasi agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian dunia atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat. PBB tidak hanya menjadi forum retorika, tetapi mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara,” kata Sukamta.
Terkait kepentingan nasional, dia meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak serta menyiapkan langkah kontingensi apabila situasi keamanan memburuk.
"Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Negara harus hadir, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global," tuturnya, dilansir Antara.
Dia juga menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawal sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan konstitusi, keadilan internasional, dan solidaritas kemanusiaan serta menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang mengancam perdamaian dunia.
Penangkapan Presiden Venezuela
Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat dalam operasi militer mendadak di ibu kota Caracas awal Januari 2026.
Dalam operasi yang disebut Operation Absolute Resolve, pasukan elite AS menangkap Maduro dan membawanya ke New York untuk menghadapi dakwaan federal terkait tuduhan narkoterorisme dan konspirasi perdagangan narkoba.
Operasi tersebut melibatkan serangan udara, penggunaan helikopter, dan pengerahan lebih dari 150 pesawat militer, yang membuat sebagian Venezuela mengalami kerusakan infrastruktur dan pemadaman listrik.
Setelah ditangkap, Maduro dan Flores dipindahkan melalui kapal perang USS Iwo Jima dan kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum di pengadilan federal Manhattan.
Laporan : Mintra
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
