Pihak sekolah kini memberlakukan prosedur ekstra ketat sebagai bentuk transparansi dan perlindungan bagi semua pihak. Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru mengungkapkan, pihak sekolah akan menyodorkan surat pernyataan kepada para orang tua murid. Orang tua diperbolehkan menolak anaknya diberi MBG.
"Kepala sekolah tadi sampaikan, untuk besok karena tentu makanan akan diantar kembali, maka dibuat surat pernyataan kepada orang tua. Bagi yang memang mau menerima MBG besok, silakan tanda tangan. Ini antisipasi karena pasti ada orang tua yang khawatir kejadian ini terulang," jelas Andi.
Andi menilai, program MBG sebenarnya merupakan inisiasi yang sangat positif dan sangat dinantikan. Terutama bagi siswa dari kalangan kurang mampu di PPU. Karena itu, dia menekankan faktor kesterilan di tingkat pengelola adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi."Kita akui ini program bagus yang harus didukung karena membantu anak-anak kita, apalagi yang dari golongan miskin. Tapi kesterilan dari pengelola bahan makanan ini yang betul-betul harus sesuai standar. Harus steril dan tidak mengandung bahan berbahaya," tegasnya.
Terkait sanksi dan pengawasan, Andi memastikan internal Disdikpora tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan segera menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) untuk merumuskan sistem pengawasan yang lebih berlapis agar kejadian memalukan ini tidak meluas ke wilayah lain.
"Kami akan berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk proses pengawasan ke depannya. Saya sudah peringatkan SPPG tadi, kalau sampai terulang lagi, risikonya besar, bisa saja layanan mereka dihentikan," tutup Andi.
Liputan : Rahmat
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.png)
