Pertanyaan itu berulang kali muncul di antara para pekerja Bandung Zoo. Di balik kandang-kandang satwa dan area yang kini sepi pengunjung, kegelisahan justru kian ramai. Bukan soal tiket atau wisatawan, melainkan tentang masa depan pekerjaan yang telah mereka jalani puluhan tahun.
Kisruh pengelolaan Kebun Binatang Bandung bermula setelah Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola. Pemerintah kini diberi waktu maksimal tiga bulan untuk mencari pengelola baru.
Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo, Yaya Suhaya, menyebut ada sekitar 124 pekerja yang masih aktif. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan hewan, zoo keeper, petugas kebersihan, keamanan, hingga staf pendukung lainnya.
Status mereka pun beragam, mulai dari karyawan tetap hingga kontrak. Namun satu hal yang sama, seluruhnya masih terikat secara administratif dengan pengelola lama.
“Kalau melihat dasar-dasar untuk yang terkait aturannya atau segala macam, itu kan sekarang kita belum jelas,” kata Yaya, yang telah bekerja di Bandung Zoo lebih dari 30 tahun, saat ditemui Liputan6.com, Minggu (8/2/2026).
Yaya mengaku mengetahui adanya janji Pemerintah Kota Bandung untuk menanggung gaji karyawan selama masa transisi tiga bulan. Namun baginya, jaminan itu belum menjawab kegelisahan terbesar para pekerja.
“Setelah tiga bulan, kita mau ke mana? Mau ngapain? Apakah langsung kita ditinggalkan? Itu yang kita tidak mau,” ujarnya.
Harapan para pekerja sederhana, keberlanjutan kerja dengan hak-hak yang tetap dipenuhi.
Gaji UMK dan Rasa Tidak Adil
Di sisi lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menyatakan komitmen Pemkot Bandung untuk menanggung operasional harian dan gaji karyawan selama masa transisi. Besaran gaji disebut akan mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK).
“Kita ikut aturan maksimum UMK,” kata Farhan.
Namun pernyataan itu justru memunculkan keberatan di kalangan pekerja. Perwakilan karyawan Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.
“Punten ya, pembayaran di sini jauh lebih tinggi ketimbang UMK. Kita tuh ada grade-nya, dengan skill ini dibayarnya berapa. Jadi indikator itu harus keluar,” ujarnya.
Menurut Sulhan, menyamaratakan upah hanya berdasarkan UMK mengabaikan pengalaman, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing pekerja.
“Kan pemerintah penginnya simpel saja, bayar UMK. Itu kan tidak melihat aspek-aspek lain. Makanya jangan maksa kalau aturannya nggak ada,” tegasnya.
Dampak Berantai hingga UMKM
Kisruh pengelolaan Bandung Zoo tak hanya berdampak pada pekerja inti. Sulhan menyebut, ratusan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup di area kebun binatang juga ikut terdampak.
“Bisa mencapai sekitar 100 orang. Kita punya banyak tenant di dalam, ada restoran besar, restoran cepat saji, food court kecil, belum lagi tenant dadakan di akhir pekan,” jelasnya.
Ketidakpastian pun membayangi banyak pihak. Bagi para pekerja, persoalannya bukan semata soal upah hari ini, melainkan kepastian hidup ke depan.
“Nasib kita itu seperti apa? Makanya kita juga harus mencari langkah-langkah untuk mencari kepastian,” sambung Yaya.
Di tengah kandang-kandang satwa yang tetap dirawat meski kebun binatang ditutup sementara, para pekerja Bandung Zoo terus datang bekerja. Mereka menjaga hewan, membersihkan area, dan menjalankan rutinitas—sambil berharap, ada kejelasan di ujung masa transisi.
.png)
