MEDIAINDONESIA.ASIA, JAWA TENGAH - Seruan
“stop bayar pajak” kendaraan bermotor yang ramai di media sosial menimbulkan
perhatian serius dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah.
PKB meminta Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Kepala Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, mengkaji ulang kebijakan pajak
kendaraan bermotor yang dikeluhkan masyarakat.
Pajak Tak Naik, Diskon Sebelumnya yang Berakhir
Muhaimin, anggota DPRD Jateng dari PKB, menjelaskan bahwa sejatinya tarif pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kenaikan. Namun, ketiadaan program diskon atau keringanan yang sebelumnya diberikan menimbulkan persepsi sebaliknya di masyarakat. “Pada dasarnya pajaknya tidak naik. Namun karena sebelumnya ada diskon, ketika diskon itu selesai, masyarakat merasa seolah-olah terjadi kenaikan,” jelas Muhaimin.
Evaluasi Kebijakan Harus Proporsional Meski begitu,PKB tetap mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Muhaimin menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, tanpa menambah beban warga. “Pemerintah provinsi perlu mencari formulasi yang lebih adaptif, termasuk opsi-opsi terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menekan warga,” ujarnya.
Muhaimin mengingatkan bahwa ajakan “stop bayar pajak”
tidak bijak. Pajak menjadi penopang pendapatan negara dan daerah, yang
berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,
pendidikan, serta kesehatan. “Pendapatan negara dan daerah ditopang oleh pajak.
Kalau semua orang berhenti membayar pajak, tentu dampaknya sangat besar
terhadap pelayanan publik dan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga tetap dapat menyampaikan
kritik secara konstruktif, tetapi kewajiban perpajakan harus dijalankan sesuai
peraturan. Muhaimin menekankan, transparansi dan komunikasi publik menjadi
kunci agar persepsi masyarakat sejalan dengan fakta.
Kewajiban membayar pajak adalah bagian dari
tanggung jawab warga negara, sementara kritik dan aspirasi dapat disampaikan
melalui jalur demokrasi yang sehat. “Silakan menyampaikan kritik, itu bagian
dari demokrasi yang sehat. Tetapi kewajiban tetap harus dijalankan,” pungkasnya.
Laporan : Wati
Editor
: Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.png)
