Dalam surat resmi Nomor 076/DPC/AWII/II/2026, Sekretaris AWII Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, menyebut ada indikasi oknum ASN UPT 2 melakukan komitmen pemberian paket pekerjaan kepada pihak tertentu dengan nilai tertentu. Dugaan ini jika terbukti, bisa melanggar prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan.
“Praktik seperti ini jelas merusak integritas ASN dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tegas Agus Sapto Utomo dalam suratnya.
AWII menuntut :
Klarifikasi tertulis dari Kepala Dinas;
Investigasi internal terhadap ASN yang diduga terlibat;
Langkah preventif untuk mencegah praktik serupa.
Batas waktu tanggapan yang diberikan AWII adalah tujuh hari kerja, jika tidak, organisasi ini akan menempuh jalur hukum dan pengawasan publik.
Surat ini ditembuskan ke Wali Kota Tangsel, Inspektorat, DPRD, dan Kejaksaan Tinggi Banten, menunjukkan dugaan ini bukan isu sepele, tapi potensi masalah serius bagi tata kelola pemerintahan di kota tersebut.
Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Tangsel belum memberikan tanggapan resmi, meninggalkan pertanyaan publik terkait integritas dan akuntabilitas proyek tahun anggaran 2025.
Oleh : Soleh
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.png)
