Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan angka kasus MBG di Jateng menjadi yang tertinggi dibanding provinsi lain. Secara keseluruhan di Wilayah II tercatat 47 kejadian dalam periode yang sama.
"22 kasus terjadi di Jawa Tengah. Jadi sementara lebih tinggi dari provinsi lain," kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (03/03/2026).
Provinsi lainnya, Jawa Timur dengan 11 kasus, Jawa Barat sembilan kasus, DIY tiga kasus, Jakarta dan Banten masing-masing satu kasus. Badan meminta satuan tugas MBG serta pemerintah daerah di Jawa Tengah memperketat pengawasan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami memohon kepada bapak/ibu sekalian agar satgas MBG dan pemda melakukan monitoring evaluasi pada setiap SPPG agar meningkatkan kualotas SPPG," imbuhnya.
Dari 22 kasus yang terjadi di Jateng, BGN memutuskan penghentian sementara distribusi makanan ke sekolah karena menimbulkan keluhan sakit pada anak. Selain itu, ditemukan pula persoalan kualitas menu, belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga belum diajukannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN pun tidak ragu menghentikan sementara operasional SPPG yang dinilai bermasalah. Namun, kelanjutan operasional akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi.
"Mudah-mudahan ke depan setelah kita stop (SPPG), evaluasi ketika nanti berjalan kembali bisa lebih baik," tegasnya.
3 SPPG Disetop
Di Jawa Tengah terdapat tiga SPPG yang saat ini disuspend. Yakni SPPG Giyanti di Temanggung, SPPG Tanon Gading di Sragen, dan SPPG Bajarharjo Cikakak di Brebes.
Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah operasional SPPG terbanyak, yakni 3.826 unit. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, BGN telah menyalurkan anggaran sekitar Rp 6 triliun di Jawa Tengah, dengan masing-masing SPPG menerima Rp 1 miliar per bulan.
"Dari Januari sampai hari ini di Jawa Tengah itu kurang lebih Rp 6 triliun dari Badan Gizi Nasional yang disalurkan melalui SPPG, karena satu SPPG menerima Rp 1 miliar per bulan," ungkap Dadan.
Ketua Satgas MBG Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut angka 22 kasus tersebut menjadi perhatian serius. Namun ia menilai tingginya angka kejadian juga sejalan dengan luasnya cakupan layanan di provinsi ini.
“Alhamdulillah Jawa Tengah untuk pelayanan SPPG-nya tertinggi. Baik itu untuk masyarakat sekolah, siswa-siswi, Ibu hamil, lansia, kita tertinggi," akunya.
Terkait penghentian sementara operasional SPPG, Taj Yasin menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan kementerian. Dia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG.
"Ya itu (suspend) keputusan dari Kementerian. Jadi kalau ditutup ini tindak lanjut dari apa yang disampaikan masyarakat. Kami juga berharap kepada masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian luar biasa terkait SPPG yang ada di Jawa Tengah," ucapnya.
Oleh : Wati
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.png)
