Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara menanggapi peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan otoritas utama berada di tangan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
“Bantargebang kan kewenangan Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI, dan seluruh otoritasnya ada di wali kota,” kata Dedi saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026).
Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional TPST Bantargebang. Meski demikian, ia tetap memberikan perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat Kota Bekasi yang tinggal di sekitar lokasi pengolahan sampah tersebut.
Menurutnya, ia telah menyampaikan sejumlah saran kepada Wali Kota Bekasi agar setiap kebijakan yang diambil terkait pengelolaan TPST Bantargebang harus mempertimbangkan berbagai aspek strategis, khususnya keselamatan warga.
“Maka dari itu untuk wali kota sudah saya sarankan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang kuat, terutama manfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” jelasnya.
KDM juga menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Paling utama menghindari bencana tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang tersebut menewaskan tujuh orang dari total 13 korban yang sempat tertimbun. Dari jumlah tersebut, tujuh orang meninggal dunia sementara enam orang lainnya berhasil selamat. Para korban terdiri dari pemulung, sopir truk, serta pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi kejadian.
Peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan dan sistem pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali menelan korban.
Liputan : Ode
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
