Alimudin Angkat Isu Pertumbuhan LGBT dalam Reses Mustikajaya, Sebut Alarm Keras bagi Masyarakat Bekasi

Momen kebersamaan H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si., Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, saat hadir di tengah warga Perumahan Griya Persada Elok RW 16, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi demi kemajuan lingkungan mereka. (Foto: Dok.MIA)

MEDIAINDONESIA.ASIA, KOTA BEKASI -  Perkembangan peradaban modern yang diiringi derasnya arus disrupsi teknologi digital ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemajuan teknologi mendorong efisiensi dan produktivitas. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga membawa dampak terhadap sektor ketenagakerjaan serta menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan sosial dan moral masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Tahap II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si., di Perumahan Griya Persada Elok RW 16, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Selasa (8/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Alimudin menegaskan bahwa dunia saat ini tengah berada dalam era disrupsi yang menuntut seluruh elemen masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Menurutnya, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap ketahanan moral, sosial, dan keluarga.

Sebagai pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, Alimudin mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara" yang berarti, "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Menurutnya, pesan tersebut menjadi landasan penting bagi individu, keluarga, maupun pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan sosial agar tetap kondusif dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam forum reses itu, Alimudin juga menyoroti meningkatnya keberadaan komunitas LGBT yang menjadi perhatian sejumlah pihak di Kota Bekasi. Ia menyebut informasi tersebut diperoleh dari pemantauan berbagai pihak terkait, termasuk indikator kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyebaran HIV.

Menurut Alimudin, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.

"Ini menjadi alarm bagi kita semua agar langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi," ujarnya.

DPRD Dorong Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual

Sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD Kota Bekasi saat ini tengah mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual.

Alimudin menjelaskan, regulasi tersebut disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan upaya pencegahan, edukasi, pembinaan, hingga penanganan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan penyimpangan seksual.

Menurutnya, Ranperda tersebut akan mengedepankan dua aspek utama, yakni pencegahan dan penanggulangan.

Pada aspek pencegahan, pemerintah bersama masyarakat didorong untuk memperkuat edukasi, sosialisasi, serta pembinaan mengenai dampak sosial maupun kesehatan yang dapat ditimbulkan. Sementara pada aspek penanggulangan, pemerintah daerah akan menyiapkan mekanisme koordinasi lintas sektor guna memberikan layanan kesehatan, konseling, rehabilitasi, serta penanganan sosial yang diperlukan.

Saat diwawancarai Mediaindonesia.asia, Alimudin menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi berbagai perangkat daerah.

Menurutnya, Dinas Kesehatan akan menjadi leading sector dalam penanganan aspek kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan HIV dan penyakit menular lainnya. Sementara itu, Dinas Sosial berperan menyediakan layanan konseling, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi individu yang membutuhkan pembinaan.

"Semua unsur terlibat. Dinas Kesehatan menangani aspek kesehatan, Dinas Sosial memberikan pendampingan psikologis dan konseling, sedangkan apabila terdapat pelanggaran ketertiban umum atau unsur pidana maka menjadi kewenangan aparat terkait," jelasnya.

Ia juga menyebut Kota Bekasi saat ini belum memiliki fasilitas rehabilitasi khusus. Karena itu, dalam rancangan regulasi tersebut terdapat usulan agar pemerintah daerah dapat menyiapkan sarana rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penanganan yang lebih komprehensif.

Naskah Akademik Rampung, DPRD Dorong Pembentukan Pansus 

Alimudin menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut telah memasuki tahapan yang cukup maju. Naskah Akademik (NA) Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual, kata dia, telah selesai disusun dan melalui proses harmonisasi di Kanwil Provinsi Jawa Barat.

"Kami sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Naskah akademik juga telah selesai dan melalui proses harmonisasi. Tahapan berikutnya adalah mendorong agar rancangan ini segera diajukan kepada pimpinan DPRD untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus)," ujar Alimudin.

Menurutnya, setelah Pansus terbentuk, pembahasan Ranperda akan dilakukan secara lebih mendalam sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Ini merupakan alarm yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu kami mendorong agar pembentukan Pansus dapat segera dilakukan sehingga pembahasan Ranperda berjalan sesuai tahapan dan dapat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Bekasi," tutupnya.(ADV/05)

Editor : Riska

Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan  Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini