.png)
 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si., saat menggelar Reses II 2026 dalam Jaring Aspirasi Masyarakat di kawasan Perumahan Griya Persada Elok RW 16, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Foto/Dok.MIA |
MEDIAINDONESIA.ASIA, KOTA BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si., menggelar Reses Tahap II Tahun 2026 di Perumahan Griya Persada Elok RW 16, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan gagasan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam sambutannya, Alimudin menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal yang dilaksanakan setiap masa persidangan, melainkan bagian dari komitmen anggota legislatif untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga, serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami hadir untuk menjaring aspirasi masyarakat. Reses ini menjadi sarana silaturahmi sekaligus mendengarkan berbagai usulan pembangunan di wilayah. Aspirasi yang kami harapkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga ide dan gagasan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Anggota Komisi IV tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan interaktif, sejumlah isu strategis menjadi perhatian warga. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, hingga perlindungan konsumen melalui kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Menurut Alimudin, salah satu masukan yang mengemuka adalah pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. Ia menilai penguasaan teknologi, penguatan ekonomi, serta pembentukan karakter yang berakhlak harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Penguasaan teknologi, penguatan ekonomi, dan kualitas manusia yang berakhlak menjadi fondasi penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Alimudin juga menyoroti perlunya penguatan program Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana meningkatkan kompetensi generasi muda. Menurutnya, pelatihan kerja tidak cukup hanya memberikan sertifikat, tetapi harus dibarengi dengan pendampingan yang mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai maupun wirausahawan baru.
“Pemuda harus unggul dan produktif. Karena itu, pelatihan kerja perlu diperbanyak dan didampingi agar setelah mengikuti pelatihan mereka benar-benar memiliki kemampuan yang siap digunakan di dunia kerja maupun usaha mandiri,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Alimudin menegaskan bahwa Kota Bekasi sebagai kota jasa dan perdagangan membutuhkan UMKM yang kuat sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Untuk itu, DPRD Kota Bekasi terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil, termasuk melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang diarahkan pada pembentukan sentra industri dan UMKM di setiap kecamatan.
“Kami ingin para pelaku UMKM mendapatkan dukungan yang kuat agar mampu berkembang, mandiri, dan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bekasi saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Produk Halal. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sekaligus mempermudah pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal.
“Warga menginginkan proses sertifikasi halal yang sederhana, cepat, dan mudah diakses. Hal ini penting untuk melindungi konsumen sekaligus membantu UMKM meningkatkan daya saing produknya,” katanya.
Persoalan infrastruktur dan banjir juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan reses tersebut. Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, Alimudin memastikan seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran daerah sesuai skala prioritas kebutuhan.
“Usulan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Kami akan melihat mana yang kondisinya paling mendesak untuk segera diperbaiki sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mengurangi risiko banjir, ia menjelaskan bahwa berbagai langkah penanganan telah dan sedang dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan folder, normalisasi saluran air, hingga pembangunan gorong-gorong di sejumlah titik rawan genangan. Di samping itu, Alimudin juga mendorong hadirnya regulasi terkait pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman guna meningkatkan daya serap air dan mengurangi potensi banjir.
Menutup kegiatan tersebut, Alimudin kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar dapat masuk ke dalam program pembangunan daerah dan direalisasikan melalui proses penganggaran yang tepat sasaran.
“Saya hadir untuk mendengarkan, mencatat, dan memperjuangkan seluruh usulan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan malam ini akan kami kawal agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan dan penganggaran daerah,” tegasnya.
Kegiatan reses ini dihadiri Ketua RW 16 beserta jajaran pengurus RW, para Ketua RT 01 hingga RT 08, Ketua DKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Forum Mustikajaya, Karang Taruna RW 16, kader PKK, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut mencerminkan tingginya partisipasi dan kepedulian warga terhadap pembangunan lingkungan. Melalui forum reses ini, masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga Mustikajaya secara keseluruhan. (ADV/05)
Editor : Andi
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
