Massa yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) Indonesia mendatangi DPR untuk menyampaikan keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disoroti adalah nasib sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi, bahkan sebagian di antaranya terkena suspensi.
Mereka diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Kamis, 1 Oktober 2026.
BACA JUGA:Tahanan Narkoba Kabur Polda Sulsel Tewas Ditembak
Ketua Umum AMBGN sekaligus Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra sebelumnya telah mengeluarkan modal besar untuk membangun berbagai fasilitas pendukung program MBG. Namun, kondisi operasional yang mereka hadapi saat ini membuat sebagian mitra justru harus berhadapan dengan persoalan keuangan.
“Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh Kepala BGN yang baru,” tutur Sawaluddin di hadapan pimpinan DPR.
Menurut Sawaluddin, total investasi yang dikeluarkan para mitra untuk membangun SPPG mencapai sekitar Rp 26 triliun. Perhitungan tersebut didasarkan pada sekitar 13 ribu dapur dengan nilai investasi rata-rata Rp 2 miliar untuk setiap dapur.
“Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan menyukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis,” jelas dia.
Besarnya modal yang dikeluarkan tidak seluruhnya berasal dari dana pribadi. Sawaluddin mengatakan sejumlah mitra menggunakan pinjaman untuk membangun dapur SPPG.
Ketika operasional terganggu, beban tersebut tetap berjalan. Sebagian mitra, kata dia, kini menghadapi penagihan dari berbagai pihak, mulai dari perbankan hingga penagih utang.
“Mereka rela berutang, Pak. Lalu ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada keracunan, mereka yang dituduh maling, mereka yang dituduh koruptor, mereka yang dituduh mencuri,” ungkapnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan AMBGN meminta adanya kejelasan mengenai status kemitraan. Mereka juga meminta kepastian mengenai hak dan kewajiban mitra serta kebijakan terhadap dapur SPPG yang terkena suspensi.
Sawaluddin menilai hubungan antara BGN dan para mitra semestinya dibangun dengan posisi yang setara. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap mitra diminta dibahas bersama.
“Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama,” kata dia.
Laporan : Mintra
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
