Krisis Air Bersih di Sekitar Lapas Sekayu, Warga Meradang Janji PDAM Gratis Tak Kunjung Terwujud

 

Muba, MEDIAINDONESIA.asia - Warga yang tinggal di sekitar Lapas Kelas II B Sekayu kembali bersuara lantang terkait krisis air bersih yang tak kunjung terselesaikan. Harapan mereka terhadap janji pemasangan instalasi PDAM gratis yang pernah disampaikan pihak terkait, hingga kini belum terealisasi. Sementara itu, dampak limbah domestik dari Lapas membuat lingkungan sekitar semakin tercemar, memicu keresahan warga.

Warga terdampak menegaskan, mereka tidak pernah menolak pembangunan, termasuk keberadaan kolam retensi maupun fasilitas Lapas. Namun, pembangunan seharusnya tidak menyulitkan masyarakat kecil, apalagi terkait kebutuhan pokok seperti air bersih.

Kami hanya butuh air bersih untuk mandi, cuci, kakus. Jangan biarkan kami terus begini, harus beli galon untuk masak dan berharap hujan untuk mencuci.Dulu dijanjikan Pemasangan PDAM secara gratis namun hingga pendataan Masyarakat disuruh bayar sesuai SOP kami tidak punya uang, jika disuruh membayar bulanan kami mau” keluh seorang warga kepada tim investigasi.

Hingga kini, kebutuhan air bersih untuk MCK masih menjadi persoalan serius. Warga terpaksa mencuci pakaian menggunakan air hujan, sementara untuk memasak harus membeli air galon. Lebih ironis lagi, saat hujan turun halaman rumah warga tergenang banjir bercampur limbah yang menimbulkan aroma tidak sedap, mengganggu kesehatan dan kenyamanan mereka.

Investigasi Tim media mengungkap, konfirmasi resmi yang dilayangkan ke pihak Lapas Sekayu hanya menghasilkan jawaban mengecewakan. Pihak Lapas menegaskan, pemasangan PDAM bukanlah tanggung jawab mereka. 

Di sisi lain, Camat Sekayu, Edi Heriyanto, SH., M.Si, dalam surat balasannya menjelaskan bahwa pipa induk PDAM sebenarnya sudah terpasang. Namun, pemasangan meteran secara gratis langsung ke rumah warga belum bisa dilaksanakan karena belum ada rekomendasi dari Bupati Musi Banyuasin. Tanpa rekomendasi tersebut, pihak PDAM tidak dapat melanjutkan pemasangan sebab akan menyalahi prosedur.

Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara Lapas, PDAM, dan Pemerintah Daerah. Warga mendesak agar Bupati Musi Banyuasin segera mengeluarkan rekomendasi pemasangan PDAM bagi warga terdampak, agar penderitaan mereka segera berakhir.

Jika pemerintah tidak bergerak cepat, krisis ini akan terus menjadi persoalan serius yang mencoreng komitmen pelayanan publik. Warga berharap, slogan “Muba Maju Lebih Cepat” bukan sekadar jargon, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Red**