Sulsel, MEDIAINDONESIA.asia - Kelangkaan BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Di berbagai daerah lain, termasuk Luwu, antrean panjang kendaraan di SPBU masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah penyaluran BBM subsidi bukan persoalan lokal semata, melainkan problem nasional yang butuh pengawasan menyeluruh dari Pertamina.
Area Manager Communication, Relation & CSR Sulawesi, T. Muhammad Rum menegaskan Pertamina Patra Niaga akan menindak tegas SPBU nakal. “BBM subsidi hanya untuk yang berhak sesuai Perpres 191/2014 jo. 69/2021 dan ketentuan BPH Migas. SPBU yang terbukti melanggar akan kami tindak, mulai dari pembinaan hingga pemutusan hubungan usaha,” tegasnya, Selasa (16/9/2025).
Namun, warga mengingatkan agar Pertamina tidak hanya fokus menyoroti kasus di Luwu Timur, sementara praktik serupa juga terjadi di wilayah lain. “Masalah SPBU nakal itu bukan hanya di Lutim. Di Luwu juga antre panjang, bahkan ada dugaan jerigen tetap dilayani. Pertamina jangan tebang pilih,” ujar warga Luwu.
Hal senada disampaikan sopir angkutan umum. Mereka menilai pengawasan Pertamina selama ini lemah dan cenderung reaktif. “Setiap ada kasus ramai di media baru ribut. Seharusnya pengawasan rutin dilakukan di semua SPBU, bukan menunggu viral dulu,” Ungkap sopir pete-pete jurusan Palopo-Belopa.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Jumardi menilai ancaman Pertamina harus dibuktikan dengan tindakan nyata. “Kalau hanya ancaman tanpa eksekusi, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan. Pertamina jangan hanya jadi pemadam kebakaran setiap ada kasus. Mereka harus membangun sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berlaku di seluruh Indonesia, khususnya Luwu Raya yang sering bermasalah dengan BBM subsidi,” ujarnya.
