Jawa Tengah, MEDIAINDONESIA.asia - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah mengajukan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk 1.251 tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Usulan tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boyolali, Waskitho Rahardjo, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut masih dalam proses pertimbangan teknis BKN dan saat ini pihaknya masih menunggu.
Waskitho menjelaskan bahwa 1.251 orang tersebut merupakan sisa tenaga non-ASN yang belum diangkat sebagai PPPK.
"Untuk penyerahan SK setelah pertimbangan teknis dari BKN turun, insyaAllah bulan ini. Kalau jadwalnya kan 1 Oktober sebetulnya untuk SK, tapi sampai sekarang masih berproses," kata dia kepada Espos ditemui di Pendapa Gede Boyolali, Jumat (10/10/2025).
Ia mengatakan, PPPK paruh waktu akan menerima gaji sesuai kemampuan keuangan daerah. Jumlahnya setara dengan yang diterima saat mereka masih berstatus sebagai tenaga kerja harian lepas (TKHL), hanya saja statusnya kini menjadi PPPK.
Ia juga menjelaskan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu berbeda-beda, tergantung jenjang atau kelas jabatan, dengan kisaran sekitar Rp2,3 juta per bulan.
"Ini baru pengalihan statusnya saja. Untuk tunjangan dan lain-lain menunggu kalau sudah diangkat PPPK penuh waktu," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 287 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Boyolali menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka berkumpul di Pendapa Gede Boyolali untuk menerima SK pengangkatan, Jumat (10/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, mengucapkan selamat kepada para PPPK yang baru saja menerima SK. Ia berharap hal tersebut sebagai awal yang baik untuk mengabdi dengan semangat yang baru.
“Pesan saya, pegang teguh nilai ASN berakhlak, loyal, dan profesional. Bekerjalah dengan hati dan niat yang tulus untuk melayani. Jabatan ini adalah amanah bukan sekadar pekerjaan,” kata dia dalam sambutan acara.
Ia meminta para PPPK yang baru dilantik untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan.
“Dunia birokrasi sekarang baru bergerak menuju digitalisasi pelayanan publik. Dan pesan yang terakhir tentunya untuk membangun semangat budaya kolaboratif, jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” kata dia.
Ia mengaku yakin para PPPK yang dilantik akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani dengan sepenuh hati.
Dwi Fajar juga mengucapkan selamat bergabung dan bekerja untuk PPPK. Ia juga mengajak PPPK untuk mengoptimalkan pekerjaan dan meningkatkan kedisiplinan untuk kemajuan Boyolali..
.png)
