Jawa Tengah, MEDIAINDONESIA.asia - Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Hal tersebut disampaikan Prof. Eko dalam hari kedua Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025, dengan tema “Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Daerah dengan Asta Cita dan Membangun Inovasi Pelayanan Publik.” Senin (3/11/2025).
Dihadapan ribuan peserta Bimteknas yang terdiri dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS seluruh Indonesia, Prof. Eko menguraikan empat faktor pembeda antara negara makmur dan tidak makmur.
“Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia karena berkaitan dengan kompetisi, yang ketiga kekuatan sistem dan institusi, dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” jelasnya.
Prof. Eko menekankan bahwa profesionalisme birokrasi menjadi indikator penting keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan.
“Birokrasi yang profesional itu transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Jika empat hal ini terpenuhi, potensi efisiensi kita bisa mencapai Rp390 triliun. Ini bukan kerugian, tapi impotensi yang belum kita optimalkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti banyaknya anggaran pemerintah yang tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat karena lemahnya orientasi terhadap outcome.
“Banyak anggaran keluar tapi tidak berdampak pada masyarakat. Kenapa kita tidak maju-maju? Karena tingkat profesionalitas kita masih kurang,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan daerah harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur negara.
“Efektivitas dibangun oleh kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur negara, tingkat kemandirian dari tekanan politik, kualitas rumusan kebijakan dan implementasinya, serta kredibilitas komitmen pemerintah,” tutur Prof. Eko.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepercayaan publik (public trust) harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kebaikan, kredibilitas, dan kapabilitas.
Namun, realitasnya masyarakat lebih menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebaikan yang dirasakan langsung.
Laporan : Wati
Editor : Lisa
.png)
