JAKARTA, MEDIAINDONESIA.asia - Pembersihan internal terbaru dan perlambatan ekonomi di China memunculkan kembali kekhawatiran atas stabilitas negara itu, menurut laporan yang dirilis oleh Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan.
Laporan yang diserahkan kepada Yuan Legislatif Taiwan itu menyoroti kecenderungan China yang semakin berorientasi ke dalam negeri, di tengah upaya Partai Komunis China (PKC) dalam menghadapi stagnasi ekonomi, deflasi, dan tingkat pengangguran tertinggi dalam sejarah, sebagaimana dilaporkan The Taipei Times dan dikutip ANI, Kamis (13/11/2025). Menjelang sesi tanya jawab dengan Menteri MAC Chiu Chui-cheng, laporan tersebut merinci hasil pleno keempat Komite Sentral ke-20 PKC yang digelar di China.
Dalam pleno itu, disetujui Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial China yang menekankan prioritas domestik di tengah “situasi internasional yang kompleks.” Rencana tersebut menyoroti pentingnya memperkuat “ekonomi riil,” mencapai kemandirian teknologi, mendorong konsumsi, serta mewujudkan “kemakmuran bersama” pada 2035.
Namun, laporan MAC menekankan bahwa berbagai indikator ekonomi terus menurun. Produksi industri, investasi asing, pembangunan infrastruktur, harga properti, dan penjualan ritel semuanya mencatat penurunan, mencerminkan kelemahan struktural yang mendalam. Meski Biro Politik PKC pada Juli lalu mengeluarkan arahan untuk menstabilkan lapangan kerja dan ekspektasi publik, upaya Beijing sejauh ini gagal membalikkan tren penurunan tersebut. Laporan itu menyebutkan pertumbuhan PDB China rata-rata mencapai 5,2 persen dalam tiga kuartal pertama tahun ini, namun melambat menjadi 4,8 persen pada kuartal ketiga—lebih rendah dari perkiraan.
Tingkat pengangguran pemuda melonjak hingga 18,9 persen pada Agustus, sementara pertumbuhan konsumsi mencapai titik terendah sejak akhir 2023, seperti dilaporkan The Taipei Times. Tekanan deflasi juga masih berat, dengan harga produsen turun 2,3 persen secara tahunan selama 36 bulan berturut-turut.
Secara bersamaan, gejolak politik internal di tubuh PKC tampak semakin memburuk. Sebanyak 52 pejabat yang dikelola langsung pemerintah pusat, termasuk delapan pejabat setingkat menteri, telah diberhentikan bersama sembilan jenderal, salah satunya Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong. Lebih dari 60 anggota dan anggota pengganti Komite Sentral absen dalam pleno terbaru tersebut, menandai tingkat ketidakstabilan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan Xi Jinping, menurut laporan The Taipei Times.
Laporan : Bertus
Editor : Pram


