PAPUA, MEDIAINDONESIA.asia - Upaya rekonsiliasi yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Intan Jaya Aner Maisini, telah membuktikan bahwa Orang Asli Papua (OAP) memiliki kapasitas dan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik di wilayahnya. Model yang dihasilkan dari kepemimpinan transformasional Bupati Maisini ini menawarkan paradigma baru, yang berpotensi dijadikan acuan dalam penanganan konflik di berbagai wilayah lain di Tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Arkilaus Baho, salah satu penggagas konsep Dewan Rakyat Papua (DRP). Melalui riset dan analis mendalamnya, Arkilaus menyoroti bagaimana pendekatan berbasis lokal yang mengedepankan kemanusiaan, dialog, dan spiritualitas, mampu meredam kekerasan berkepanjangan di Papua.
Arkilaus memaparkan, Kabupaten Intan Jaya, yang kaya akan sumber daya alam, khususnya emas dari Blok Wabu, telah lama menjadi episentrum konflik bersenjata yang kompleks. Konflik ini melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di satu sisi, dan aparat keamanan negara di sisi lain.
"Di tengah pertarungan ini, masyarakat sipil menjadi korban utama, menghadapi trauma, pengungsian, dan kehancuran tatanan kehidupan," katanya.
Arkilas juga mengatakan, kepemimpinan Bupati Aner Maisini, yang mulai menjabat pada Februari 2025, menjadi titik balik. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung militeristik, Bupati Maisini memperkenalkan paradigma baru: rekonsiliasi berbasis lokal. Ia dengan tegas menolak kekerasan dan mengajak semua pihak kembali ke meja perundingan.
"Visinya sejalan dengan teori transformasi konflik dari John Paul Lederach, yang menekankan pentingnya membangun kembali hubungan sosial yang rusak melalui dialog dan partisipasi komunitas," urai mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini.
Sebagai akaemisi, Arkilaus memaparkan, strategi inti yang diterapkan Bupati Maisini meliputi:
1. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama: Bupati Maisini secara aktif melibatkan tokoh adat, rohaniawan, dan misionaris sebagai mediator, memahami otoritas moral dan spiritual yang mereka miliki dalam budaya Papua. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Indigenous Conflict Resolution (ICR).
2. Pendekatan Spiritual melalui Doa Bersama: Inisiatif penyelenggaraan doa bersama, yang bahkan dipimpin oleh misionaris dari Amerika Serikat, menjadi upaya strategis untuk menyentuh dimensi terdalam individu dan komunitas yang terluka oleh konflik.
3. Penolakan Tegas terhadap Kekerasan dan Eksploitasi SDA: Bupati Maisini menyayangkan insiden penegakan hukum yang berujung korban jiwa dan secara konsisten menyerukan pendekatan dialogis. Sikapnya yang paling menonjol adalah penolakan keras terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu dengan pernyataan tegas, "Intan Jaya ini tidak akan digadaikan kepada siapapun."
Keberhasilan model ini terbukti secara konkret dengan penyerahan diri lima tokoh penting OPM/KKB pada Desember 2025. Mereka menyatakan ikrar setia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencium bendera Merah Putih.
"Pencapaian ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk kalangan gereja seperti Pastor Yance Yogi dari Paroki St. Santa Missael dan Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Ronald Tapilatu," ungkapnya.
Laporan : Wulan
Editor : Lisa
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini
