JAKARTA, MEDIAINDONESIA.asia - Ketua DPR Puan Maharani memastikan Pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Puan menyebut, DPR dan Pemerintah terus memantau perkembangan terkini bencana serta menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak.
"Pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari Pemda-Pemda yang terdampak," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak di tiga provinsi tersebut.
"Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional, bahkan Presiden juga sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak," kata Puan.
"Namun untuk bisa kemudian segera memutuskan terkait dengan hal tersebut tentu saja pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut," sambungnya.
Di sisi lain, Puan menegaskan DPR akan terus mengawal langkah Pemerintah dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Sinergi Pemerintah dan DPR disebutnya penting agar pemulihan dapat dilakukan secara optimal.
"Jadi antara Pemerintah dan DPR insyaallah kita selalu berkomunikasi untuk bersinergi untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik dalam bisa segera menuntaskan terkait dengan bencana ini," tutup Puan.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan langkah evaluasi penyebab banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera akan dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.
Menurut Puan, masih banyak korban yang belum ditemukan serta wilayah terdampak yang terisolasi sehingga penanganan bencana harus tetap terfokus pada penyelamatan jiwa.
"Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Ia menyampaikan masih terdapat banyak kebutuhan mendesak di lapangan seperti pendistribusian logistik dan percepatan evakuasi korban.
DPR, kata Puan, ikut bergerak bersama Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
"Jadi Pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan," lanjut Puan.
Laporan : Mirna
Editor : Lisa
