BANDUNG, MEDIAINDONESIA.asia - Muhammad Farhan membuka wacana untuk membangun saluran bawah tanah untuk menampung air di wilayah yang masuk dalam kategori rawan banjir.
Hal ini diungkapkan usai meninjau lokasi rawan banjir di RW 08 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Senin (1/12/2025) malam. Menurut dia, teknologi drum pori yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi volume air hujan di kawasan tersebut.
"Maka, menurut perhitungan saya, mesti bikin saluran pembuangan air di bawah jalan. Jadi air tetap mengalir lewat bawah tanah," kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Farhan membeberkan alasan mengusulkan membuat saluran air bawah tanah, di mana salah satunya perlu pendekatan teknis yang lebih komprehensif dalam mengatasi banjir, dan bukan penanganan sementara.
"Lebih mudah dan lebih murah bagi kita menggali saluran ke bawah. Kalau danau retensi itu perlu pembebasan lahan, bisa menggusur warga, dan kapasitasnya belum tentu cukup. Jangan sebut tol air, itu mah hebat teuing, kanal saja. Kalau lagi tidak hujan ya kering, kalau hujan jadi tempat aliran," ungkap dia.
Politikus NasDem ini mengungkapkan, akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, mengingat sebagian infrastruktur berada di bawah kewenangan pusat.
"Kita lagi berjuang supaya pusat segera menurunkan anggaran. Saya sama Pak Gubernur sudah janji, tinggal nunggu Pak Menteri bilang iya," ungkap Farhan.
Bakal Bongkar Bangunan
Farhan juga menyoroti soal tempat tinggal masyarakat yang harus sesuai aturan yang berlaku. Hal ini diungkapkannya pasca mendapati adanya bangunan yang berdiri tepat di atas selokan serta mempersempit aliran air.
"Bangunan ini jelas-jelas di atas selokan, mesti dibongkar. Persuasif saja, tiga kali peringatan. Kalau tidak bisa, ya kita yang bongkar. Lebih banyak dipakai untuk usaha dibanding rumah tinggal," ucap dia
Sebelum rencana saluran air bawah tanah terlaksana, pembersihan saluran air secara berkala tingkat kelurahan dengan mengerahkan petugas Gober bersama ketua RT dan RW terus dilakukan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat sistem mitigasi bencana, terutama di wilayah Bandung Utara yang memiliki kontur curam dan risiko longsor tinggi.
Seperti di Kelurahan Ciumbuleuit merupakan salah satu kelurahan dengan tingkat kerawanan yang kompleks. Data Laci RW menunjukkan adanya kejadian rumah ambruk, dua insiden pohon tumbang, hingga potensi longsor di beberapa RW.
"Kami akan survei nanti ke TPS sama Buruan SAE ini seperti apa. Juga ke titik longsor. Begitu ada pohon yang terlihat mengkhawatirkan, lapor dulu ke lurah. Lurah bersama camat harus gerak cepat. Jangan potong sendiri karena ada aturannya," ucap Farhan saat Siskamling Siaga Bencana edisi ke-45 di Kelurahan Ciumbuleuit.
Mitigasi Bencana
Temuan ini serupa dengan laporan langsung warga dalam Forum Siskamling, menjadikan kegiatan tersebut tidak hanya ajang keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi momen identifikasi risiko dan percepatan respons otoritasnya.
Dalam forum tersebut, Farhan menerima laporan adanya tumpukan sampah di RW 01 akibat keterbatasan pengolahan sampah. Selain itu, RW 09 melaporkan 14 titik longsor pada tahun sebelumnya serta akses air bersih yang terbatas.
"Kami sedang negosiasi agar kebutuhan air warga bisa terpenuhi," kata Farhan.
Hasil dialog dengan PDAM Tirtawening juga mengungkap kondisi cakupan layanan air di Ciumbuleuit yang baru mencapai 37 persen, dengan tingkat kebocoran pipa mencapai 46 persen.
Farhan mengungkapkan, pemerintah kota sedang melakukan langkah negosiasi dan perencanaan jangka menengah untuk memperbaiki suplai air di kawasan dataran tinggi.
Selain air bersih, Farhan juga memberikan instruksi cepat untuk perbaikan infrastruktur dasar seperti PJU. Ketika menerima laporan tujuh PJU dan tiga PJL yang tidak berfungsi, ia meminta, penanganan harus dilakukan sangat segera.
"Pak RW, pastikan malam ini harus sudah diperbaiki. Jika tidak menyala, langsung telepon staf saya. Saya akan tindak langsung," kata Farhan.
Laporan : Aulia
Editor : Riska
