MEDIAINDONESIA.asia, JAWA BARAT - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui persoalan sampah merupakan masalah paling krusial yang saat ini dihadapi Kota Bandung. Menurutnya, kondisi saat ini sebagai momen penentuan dalam upaya menyelamatkan kota dari krisis sampah yang kian mengkhawatirkan.
Farhan menjelaskan rencana Pemerintah Kota Bandung bakal merekrut tambahan tenaga kebersihan dengan mencapai 1.597 orang. Ribuan petugas kebersihan itu, akan ditempatkan di setiap RW untuk mendukung pengelolaan dan pemilahan sampah secara berkelanjutan.
“Paradigma lama harus kita ubah. Sampah tidak cukup hanya diangkut, tetapi harus habis dan diolah hari itu juga,” ujar Wali Kota di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (12/1/2026).
Dia menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah terlalu berfokus pada pengangkutan, sehingga masyarakat cenderung merasa cukup dengan membayar retribusi. Sementara, saat ini Kota Bandung mengalami pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.
Melalui kolaborasi lintas wilayah, lintas OPD, dan partisipasi aktif masyarakat, Wali Kota optimistis Kota Bandung mampu keluar dari krisis sampah dan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Ini bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan peradaban,” ujarnya.
200 Ton Sampah
Sebelumnya, Sebanyak 200 ton per hari sampah yang dihasilkan warga Kota Bandung, Jawa Barat tidak bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Masalah ini muncul lantaran pengurangan kuota pengiriman yang akan diberlakukan mulai 12 Januari 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan situasi tersebut harus diinformasikan kepada publik agar dapat memahami dan mengetahui dengan jelas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.
"Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama," ujar Farhan dalam siaran medianya ditulis di Bandung, Rabu (7/1/2026).
Selain itu, Farhan mengaku akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas persampahan yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai 5 ribu hingga 6 ribu orang.
Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
"Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat," ucap Farhan.
Tiga Jurus
Pemkot Bandung menyiapkan tiga jurus mengatasi krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan otoritasnya perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW," ujar Farhan.
Farhan menyebut langkah pertama yang disiapkan Pemerintah Kota Bandung yaitu percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator (mesin pembakar sampah).
Mesin pembakar sampah ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.
"Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota," kata Farhan.
Cara lainnya adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian. Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.
Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.
"Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak. Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW," ungkap Farhan.
Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Contohnya untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.
"Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu," ucap Farhan.
Laporan : Suryana
Editor : Andi Purba
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
