"Ketika ada obrolan tentang menjadi TA ini, apakah Anda pikir terus saya dilamar sehari, terus besok mau, terus besok pakai peci dan pakai dasi? Enggak. Prosesnya panjang itu. Dan di situ juga ada proses ngobrol segitu lama. Tentu enggak akan sembarangan ngasih kayak gitu," kata Noe dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).
Noe menjelaskan, sejak awal dirinya sadar posisi Tenaga Ahli bukan pilihan yang nyaman. Selama ini, dia mengaku berada di zona aman lewat aktivitas sosial dan kultural yang dijalani bersama komunitas Maiyah. Masuk ke dalam struktur negara justru berisiko memicu kontroversi dan kritik publik.
"Saya jelaskan prosesnya. Ketika ditawari jadi DPN, itu kan pertimbangan yang tidak mudah ini. Di Maiyah juga damai kok, dengan pergerakan yang sudah saya lakukan enggak ada risikonya, kecil, aman, dan enak-enak aja. Ngapain saya harus jadi DPN? Tapi itu kan pendapat saya yang mungkin takut keluar dari zona nyaman," ucap dia.
Namun, tawaran tersebut tetap dia timbang secara objektif, termasuk dengan menguji apakah kejujurannya masih bisa diterima di dalam sistem.
"Sehingga saya harus membuat keputusan objektif. Gimana ya ngambil keputusan objektif ya? Kemudian saya analisislah. Kalau saya menjadi Tenaga Ahli, yang paling dibutuhkan adalah objektivitas. Objektivitas itu bisa ngomong pahit, bisa ngomong manis," ucap dia.
Dalam proses diskusi dan wawancara, Noe mengaku berbicara blak-blakan, termasuk menyampaikan penilaian terhadap praktik pemerintahan dalam beberapa periode terakhir. Dia menilai pemerintah kerap melupakan fondasi dasar negara, terutama nilai gotong royong yang seharusnya menjadi roh kebijakan.
"Jadi ketika ada wawancara, ngobrol, ya ada proses wawancara dan diskusi, ngobrol, itu menjadi kesempatan saya," ucap dia.
Noe Pilih Bicara Apa Adanya di DPN
Noe menegaskan, kritik yang dia sampaikan bukan dilandasi ketidaksukaan personal, melainkan hasil analisis, riset, dan pengalaman panjang. Dia menyebut banyak kebijakan digital belum berangkat dari filosofi dasar bangsa, meski ribuan aplikasi telah diluncurkan.
Dalam posisinya sebagai Tenaga Ahli, dia menempatkan objektivitas sebagai prinsip utama, baik ketika harus menyampaikan hal yang manis maupun pahit.
"Saya ngomong apa adanya, ternyata enggak diterima, terlalu menyakitkan mulut saya, yo saya di luar. Tapi ketika saya ngomong apa adanya malah kalimatnya, "Wah kita butuh input-input seperti itu." Asem, aku ya gak iso lari, Rek. Rumangsamu enak tah dadi, dadi pecinan ngono kuwi," ucap dia.
Dia juga menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menyenangkan atasan. Tugasnya, kata dia, hanya menyampaikan analisis dan rekomendasi secara jujur berdasarkan pemahamannya.
Jika pandangannya dianggap terlalu keras dan tidak diterima, dia menyebut itu sebagai risiko yang sejak awal sudah dia sadari. Namun ketika kejujuran tersebut justru dianggap dibutuhkan, dia memilih bertanggung jawab dan tidak lari dari tantangan.
"Ternyata dimintain tolong jadi TA. Tes saya adalah menjadi diri saya sendiri ketika diwawancara. Wo, pedes. Mulut saya pedes. Tapi ternyata malah itu yang dibutuhkan. Well. Menarik ini," ucap dia.
"Ada sebuah badan pemerintahan di mana enggak alergi ketika saya ngomong negatif. Dan saya ngomong negatif bukan karena cuman enggak seneng aja. Ada dasarnya, ada buktinya, ada penelitiannya. Itu saya sampaikan. Dan kalau dasarnya jelas harusnya remediasinya juga ada. Menyembuhkannya juga, juga harusnya jelas. Tapi itu bukan dalam posisi tangan saya. Posisi tangan saya adalah menyampaikan apa adanya dari analisis yang bisa saya lakukan," sambung dia.
Menurut Noe, perbedaan mendasar terletak pada cara pandang. Jika berada dalam sistem pemerintahan, orientasi sering kali dibatasi siklus politik lima tahunan. Sementara dalam kerangka negara dan bangsa, pertimbangannya jauh lebih panjang, bahkan lintas generasi. Dalam konteks itulah ia memilih terlibat, dengan fokus pada dampak jangka panjang.
Noe Siap Mundur Jika Masukannya Tak Dipakai
Noe juga membantah anggapan masuknya ke DPN akan membuatnya kehilangan daya kritis. Dia mengklaim sudah lama memberi masukan kepada pemerintah, bahkan sebelum resmi dilantik. Sejumlah analisis, termasuk terkait ancaman media sosial terhadap disintegrasi bangsa, disebutnya telah dia sampaikan sejak era pemerintahan sebelumnya dan juga kepada beberapa kementerian.
"Yo, yo, yo. Tapi sangat-sangat wajar. Ini, ini klaim saya. Nanti buktikan sendiri aja. Apakah mulut saya masih berani kritik pemerintah? Ya, ini kritik pertamalah," ucap dia.
Soal independensi, Noe menegaskan sikapnya tidak berubah. Kritik tetap akan dia sampaikan jika melihat kebijakan yang dinilai tidak tepat. Dia menyebut, bahkan sebelum mengenakan atribut resmi sebagai Tenaga Ahli, dirinya sudah terbiasa mengkritik sekaligus memberi masukan kepada negara.
"Mulut saya tidak akan saya gadaikan kepada orang lain, karena yang ngasih mulut ya Tuhan. Jadi ini tanggung jawab saya terhadap mulut saya. Tidak akan bisa dipinjam pemerintah, tidak akan bisa dipinjam netizen juga. Jadi artinya kalau masalahnya adalah soal independensi, ketika berhubungan dengan DPN, sebelum pakai peci, itupun saya sudah sambil ngeritik, sambil ngasih input," papar dia.
Terkait akuntabilitas, Noe menyatakan komitmennya sederhana. Rekomendasi yang dia sampaikan ke DPN akan disampaikan pula ke publik. Jika dalam kurun waktu tertentu masukan tersebut tidak digunakan dan dinilai tidak efektif, dia menyatakan siap mengundurkan diri. Baginya, bertahan tanpa manfaat nyata justru bertentangan dengan prinsip yang dia pegang.
"Itu very-very simple. Kita lihat setahun aja. Simpel kita lihat. Saya komit akan apa namanya, membagi semuanya. Dan saya komit, kalau memang enggak kepake usulan saya, ya saya resign. Sesederhana itu. Karena kalau enggak efektif ya ngapain, gitu aja," ujar dia.
Noe mengakui tidak sepenuhnya nyaman menjalani peran tersebut. Namun, selama masih ada peluang menghadirkan kebaikan, dia menilai langkah itu layak dicoba. Dia menyebut perannya sebagai Tenaga Ahli sebagai bagian dari eksperimen untuk membangun kerangka baru hubungan pejabat dan masyarakat, dengan standar yang jelas dan bisa diuji bersama.
"Kenapa posisi TA tepat? Itu jauh lebih enak daripada posisi masuk lewat partai. Karena kamu nanti patuh sama partai. Kalau posisi TA patuh sama siapa? Posisi TA patuh pada kenyataan. Patuh pada objective reality. Patuh kepada setianya kepada negara. Very-very simple. Tapi bisa dikatakan pejabat," tandas dia.
Laporan : Mintra
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
