Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan agar kedua pembantu Presiden Prabowo itu menjaga soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi di tengah dinamika pasar serta tekanan global. "Dalam situasi ketika pasar dan dunia internasional memerlukan kepastian arah, PDI Perjuangan menghimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antar kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja," kata dia menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menakhodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum," sambungnya.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, sejak awal Menteri Keuangan Purbaya selalu mempunyai narasi sendiri. Sebelum ramai dengan KKP, Purbaya juga pernah bersitegang dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam hal program makan bergizi gratis (MBG).
"MBG kalau tidak jalan, anggarannya akan saya ambil. KKP kalau tidak jalan, anggarannya saya ambil karena kalau tidak, saya rugi." Tolong dibedakan antara anggaran dan duit. Anggaran itu pagu. Kalau pagu ini belum jalan, mau diambil, yang mau diambil apa? Kan duitnya di Bendahara Umum Negara. Apa tidak salah statement pernyataan Menteri Keuangan?," tanya Said. "Kecuali sejak awal Januari begitu DIPA diserahkan, semua anggarannya, duitnya diserahkan. Kan ini kan tidak," sambungnya.
Said juga menjelaskan, misalnya pagu KKP Rp 3 triliun dan baru melaksanakan Rp 200 miliar, sehingga harus digenjot.
Seharusnya Menteri Keuangan mendorong supaya KKP melakukan akselerasi terhadap program itu, anggarannya kemudian disiapkan.
'Bukan kemudian kalau baru Rp 200 miliar tidak dilakukan akselerasi, maka anggaran diambil. Anggaran apa yang mau diambil? Ini kan bercanda kali kita ini sebenarnya. Harus dibedakan antara anggaran sebagai pagu dan duitnya. Karena duitnya semua masih di Bendahara Umum Negara, di Kemenkeu. Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara," kata Said.
Purbaya Siap Bertemu Trenggono
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya siap bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, usai ribut soal anggaran kapal di media sosial (medsos). Purbaya menyebut Trenggono sebagai sahabatnya.
"Gampang nanti saya ngomong sama Pak Menteri (Trenggono), sahabat saya juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Sebelumnya, Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).
Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener gak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulis Trenggono.
Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.
Pernyataan Purbaya
Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni, tetapi industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kebijakan impor kapal bekas yang menggerus permintaan terhadap kapal buatan lokal.
Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan domestik, termasuk dalam program peremajaan kapal.
“Ke depan, kalau mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden bilang ada 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun, itu pasti akan diganti,” ucapnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran pengadaan kapal sebenarnya sudah disiapkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri.
"Kita punya kemampuan, tapi underutilized karena tidak diberi kesempatan. Saya mau dorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarkan,” kata dia.
Laporan : Mirna
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
.png)
