DPR Minta Pemerintah Mitigasi APBN 2026 Akibat Konflik Timur Tengah

MEDIAINDONESIA.ASIA, JAKARTA - DPR menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat konflik Timur Tengah yang memanas. Kondisi ini berujung kenaikan Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang berdampak pada postur APBN.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyarankan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Diantaranya penajaman program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak. 

Menurutnya, program prioritas seperti tol, dan program yang belum mendesak bisa ditunda terlebih dahulu.

“Program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026). 

Dia juga bicara program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bisa dilakukan dua pendekatan berbeda. Dia menjelaskan, MBG dalam klaster mandatory pendidikan. Sehingga wajib dilaksanakan. Sementara Kopdes bukan mendesak.

"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," tegasnya. 

Dia mencontohkan program lain yang tidak mendesak dilakukan. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan tol. 

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga,"sambungnya.

Subsidi Energi jadi Sorotan

Said juga meminta penajaman subsidi energi. Kondisi ini disorot karena masih kurang tepat sasaran. Subsidi untuk kelompok atas dan industri berpotensi jadi lemak terhadap APBN. 

"Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda. Kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Padahal kita tahu bersama, itu adalah berdasarkan undang-undang harus tertutup. Tapi dijual terbuka" ujar Said.

"Belum ada sistem, hanya berdasarkan DTSEN Data Terpadu Sosial Ekonomi. Seharusnya pakai fingerprint saja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin paling sekitar 5,5 maksimal," tutupnya. 

Beban APBN

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah diminta segera melakukan langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas USD 100 per barel sejak Minggu (8/3/2026). Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).

Menurut Anggota Komisi IV DPR M Sarmuji, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

“Lonjakan harga minyak dunia di atas USD100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, Sarmuji mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.

“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” katanya. 

Dia meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” katanya.

Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Laporan : Mirna

Editor : Lisa

Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan  Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini