Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma'shum Imawan, aksi menjadi bentuk solidaritas terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus saat ini terbaring di RSCM usai diserang air keras oleh 4 prajurt TNI dari kesatuan BAIS.
Andrie Yunus merupakan korban percobaan pembunuhan berencana oleh oknum prajurit TNI. Empat anggota BAIS yang telah ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Puspom TNI, akan diadili di peradilan militer," kata Yatalathof di lokasi.
Dia beralasan, kelompok mahasiswa sengaja menggelar aksi di depan MK saat tengah menyidangkan judicial review UU TNI. Tujuannya, agar MK tidak takut dalam menerima uji materi para pemohon.
"Kenapa kita mengawasi MK ini? Karena jika MK ini mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Andrie Yunus salah satunya, maka setiap kriminalisasi yang dilakukan oleh TNI kepada sipil, akan diadili di peradilan umum. Bukan di peradilan militer yang sangat tertutup dan tidak transparan," ungkap Yatalathof.
Di tempat yang sama, perwakilan Serikat Tahanan Politik, Khariq Anhar menyebut, keadilan dalam kasus Andre Yunus harus diusut tuntas dan transparan. Hal itu semata itu demi terwujudnya keadilan yang utuh di Indonesia.
"Maka dari itu supremasi sipil harus ditegakkan, dengan apa? Dengan kita mendesak agar dikembalikannya apa hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu tidak mendapatkan penindasan dan juga tidak untuk mendapatkan keadilan di hari ini," tegas Khariq.
Sebagai informasi, Solidaritas mahasiswa dan Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas di depan Mahkamah Konstitusi. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap permohonan pengujian terhadap Undang-Undang TNI, dengan fokus utama pada ketentuan peradilan militer yang dinilai masih bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional atas persamaan di hadapan hukum.
Diketahui, aksi berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas masih kuatnya praktik impunitas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota militer, khususnya ketika berhadapan dengan warga sipil.
Koalisi menilai bahwa keberadaan peradilan militer yang menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit telah menciptakan ruang eksklusivitas hukum yang berpotensi melindungi pelaku dari jeratan hukum yang adil.
Melalui aksi ini, solidaritas mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan utama:
1. Mengecam keras serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Tindakan itu adalah tindakan yang biadab dan jelas melanggar hukum. Tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan atas tindakan itu
2. Kami menuntut penyelesaian kasus Andrie Yunus secara berkeadilan melalui sistem peradilan umum bukan peradilan militer
3. Kami mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan gugatan masyarakat sipil di MK terkait UU TNI, khususnya mengenai ketundukan militer dalam peradilan umum
4. Kami mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus Andrie Yunus
5. Kami meminta DPR untuk mengawasi secara serius proses hukum Andrie Yunus melalui peradilan umum
6. Reformasi total militer demi tentara yang profesional, militer harus kembali ke barak.
Oleh : Mirna
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
