.png)
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) guru dan tenaga kependidikan di Gedung DPR/MPR. Pertemuan yang dihadiri sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait ketimpangan status PPPK.
Jalannya dialog nasional tersebut sempat memanas. Ketegangan dipicu oleh interupsi salah satu peserta yang mempertanyakan prioritas kebijakan anggaran pemerintah pusat di hadapan para pejabat negara yang hadir.
"Mengapa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tersedia, sementara anggaran untuk pengangkatan PPPK paruh waktu terkesan tersendat?" ujar Ketua ASN PPPK Guru Kabupaten Sukabumi Kris Dwi Purnomo dalam rapat, Kamis (9/7/2026).
Kris memaparkan, rombongan dari Sukabumi membawa enam poin aspirasi krusial. Fokus utama yang disuarakan adalah kepastian hukum, pengalihan status kerja paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga kesetaraan hak birokrasi di sektor pendidikan.
"Meski secara hukum posisi PPPK sejajar sebagai bagian dari ASN, dalam praktiknya di lapangan masih ada ketimpangan nyata," jelas Kris.
Menurutnya, ketimpangan tersebut meliputi ketidakpastian karir, perlindungan pensiun, hingga jaminan keberlanjutan kontrak kerja.
Di tengah riuhnya forum, berembus pula isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kabar baik untuk PPPK pada Pidato Kebangsaan 16 Agustus 2026.
"Meski belum dipastikan kebenarannya, isu tersebut disambut antusias oleh ratusan peserta yang hadir di ruangan," ungkapnya.
Guna memastikan aspirasi daerahnya tersampaikan, delegasi Sukabumi bergerak cepat menghubungi Anggota DPR RI asal Dapil Sukabumi, Iman Adi Nugraha, di kompleks parlemen.
Laporan : Mirna
Editor : Andi
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
