JAKARTA, MEDIAINDONESIA.asia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya usai melaporkan secara langsung ke Prabowo.
“Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antar-kementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” tutur Bima Arya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, pemerintah telah menerjunkan tim ke berbagai wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Terlebih, cuaca ekstrem memang terdeteksi di momen menjelang akhir tahun.
“Sumatera Utara, Sumbar, semua, daerah sanalah semua, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya. Terutama di daerah-daerah itu,” jelas dia.
Yang pasti, kata Bima Arya, koordinasi terus dilakukan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mulai dari penanganan hingga upaya antisipasi ke depannya.
“Kami pantau terus laporan terakhir, ya,” Bima Arya menandaskan.
Prabowo Panggil Menteri ke Istana
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran menteri ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, bakal melaporkan perkembangan peristiwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ke presiden.
"Oh, belum (arahan Presiden). Nanti, kami akan laporkan mengenai itu," tutur Bima Arya di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah berkomunikasi dengan para kepala daerah dalam rangka percepatan penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrem di sana. Dia mengulas, wali kota Langsa bahkan tidak bisa mengakses daerahnya lantaran baru kembali dari Jakarta.
“Dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” jelas dia.
Kemendagri dan BNPB Bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA memimpin tim ke lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Rabu (26/11/2025).
Bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2024) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.
"Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.Disebutkan, berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan", sambung Safrizal.
Arahan Kemendagri
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.
Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.
Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.
Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun," tutup Safrizal.
Laporan : Mirna
Editor : Lisa
