“Kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, apapun arena itu, apapun platform-nya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).
Dia menyadari bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memang dipandang sebagai keputusan kontroversial oleh sebagian kalangan. Namun, dia menilai keputusan Prabowo tersebut tepat di tengah dinamika politik global yang penuh ketidakpastian.
“Keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya.
Meski begitu, dia tak menampik bahwa Board of Peace tidak terlepas dari beragam kepentingan, termasuk kepentingan negara-negara yang dinilai tidak sejalan dengan perjuangan Palestina. Namun, kata dia, karena itu lah, kehadiran Indonesia sebagai pihak yang secara konsisten membela kepentingan Palestina menjadi sangat penting.
“Kalau di dalamnya ada kepentingan Israel, kepentingan Amerika, maka harus ada aktor yang menyuarakan kepentingan Palestina. Perdamaian tidak mungkin tercapai tanpa mendialogkan kepentingan-kepentingan yang berbeda,” katanya.
Dorong Prabowo Berperan Aktif
Dia pun mendorong agar Prabowo memainkan peran aktif dan berkelanjutan dalam forum Board Of Peace. Kehadiran Indonesia dalam Board of Peace dinilai merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk terus membantu Palestina.
“Saya sangat mendukung agar Presiden Prabowo memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh, supaya kita jangan sampai absen dalam ikhtiar apapun untuk membantu Palestina,” ujarnya.
Dia menyampaikan, dalam pandangan PBNU membantu Palestina merupakan bagian dari amanat proklamasi kemerdekaan RI. Gus Yahya menegaskan, aspirasi kemerdekaan Indonesia sejak awal tidak hanya ditujukan untuk bangsa Indonesia, melainkan juga bagi seluruh umat manusia.
“Membantu Palestina adalah bagian dari amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Aspirasi proklamasi itu bukan hanya aspirasi Indonesia, tapi aspirasi segala bangsa,” kata dia.
Dia menilai, jika Indonesia tidak terlibat dalam forum-forum internasional yang membahas Palestina, maka Indonesia hanya akan menjadi penonton atas proses dan keputusan yang diambil pihak lain.
“Kalau kita tidak hadir, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya,” tandasnya.
RI Bayar Rp 16 Triliun untuk jadi Anggota Permanen
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan keputusan Prabowo terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang digagas Presidenb AS Donald Trump. Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut dalam pertemuan yang digelar di Davos, Swiss.
Sugiono mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai tindakan konkret dan realistis yang dapat dilakukan bersama negara lain untuk memastikan Dewan Perdamaian tetap berjalan sesuai tujuan utamanya.
“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono dalam konferensi pers usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dilansir Antara.
Sugiono melanjutkan, Indonesia dan negara anggota harus memberikan kontribusi dana kepada Dewan Perdamaian dengan membayar lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.
Dia menyatakan tidak ada kewajiban bagi negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut kepada Dewan Perdamaian. Negara yang memberikan kontribusi akan menjadi anggota tetap dan diundang dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun.
“Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar dana), itu artinya dia (anggota) permanen,” kata Sugiono.
Sugiono melanjutkan, dana iuran itu digunakan untuk pemulihan kondisi Gaza.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl menyampaikan bahwa kontribusi dana tersebut bersifat sukarela dan tanpa kontribusi dana itu pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Alasan Indonesia Ikut Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Kemlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memandang Dewan Perdamaian tersebut hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Gaza setelah dua tahun menderita akibat serangan Israel.
Diketahui bahwa negara anggota Dewan Perdamaian mendapat jatah keikutsertaan selama tiga tahun sejak berlakunya Piagam Dewan Perdamaian, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua Dewan yaitu Donald Trump.
Batasan keanggotaan tiga tahun tersebut gugur bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam tersebut berlaku.
Liputan : Mirna
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
