"Yang jelas itu secara demokratis, jadi bisa melalui DPRD bisa pula melalui langsung, ya tergantung pembuat undang-undang," kata Bagja di Makassar, Senin (12/1/2026).
Dia menjelaskan, pihaknya sebagai badan pengawas tentunya akan menjalankan keputusan apapun yang telah disepakati dan tentunya berdasarkan aturan yang berlaku.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang," ujarnya.
Risiko Runtuhnya Demokrasi dan Terkikisnya Suara Rakyat
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menilai usulan Pilkada lewat DPRD tak memberi keuntungan bagi rakyat. Menurutnya, pemilihan lewat DPRD justru mengabaikan hak warga untuk menentukan pemimpin secara langsung.
"Saya kira kalau untungnya buat masyarakat ya itu enggak ada sama sekali ya. Untungnya ketika Pilkada itu diselenggarakan tidak langsung gitu ya. Dan ruginya tentu banyak sekali," kata Kahfi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).
Kerugian pertama adalah runtuhnya demokrasi lokal. Dia menegaskan, pemilihan langsung kepala daerah merupakan hasil perjuangan panjang dan capaian penting sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005.
“Demokrasi lokal kita bisa hancur. Padahal itu bagian dari konsolidasi demokrasi yang diperjuangkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di daerah,” ujarnya.
Kerugian kedua, suara rakyat berisiko terpinggirkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kahfi menegaskan, meskipun DPRD dipilih oleh masyarakat, belum tentu wakil-wakilnya benar-benar mewakili kepentingan publik.
“Banyak kebijakan daerah yang tak berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah ditentukan DPRD, suara masyarakat makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa masalah dalam Pilkada, seperti populisme dan politik dinasti, tak serta-merta hilang jika pemilihan langsung dihapus.
Menurut Kahfi, menghapus Pilkada langsung tidak akan menyelesaikan masalah mahalnya biaya politik. Sebaliknya, praktik politik uang justru berpotensi berpindah ke anggota DPRD.
“Kalau dalam Pilkada langsung saja muncul banyak kandidasi bayangan, apalagi kalau kepala daerah dipilih DPRD. Money politic bisa bergeser, bukan hilang,” ujarnya.
Dia menilai wacana penghapusan Pilkada langsung justru menghindari inti persoalan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem, bukan penghilangan hak pilih rakyat.
Hanya 5,6 Persen Warga Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas warga mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya sebagian kecil warga yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang ramai diwacanakan Partai Politik.
Dalam survei Kompas, responden disuguhkan pertanyaan mengenai sistem pilkada yang cocok di Indonesia. Hasilnya, 77,3 persen responden ingin pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat.
Sementara yang memilih kepala daerah lewat DPRD hanya 5,6 persen. Sebanyak 15,2 persen responden menilai kedua sistem sama saja. Dan 1,9 persen responden memilih tidak tahu.
Responden juga diberi pertanyaan mengenai alasan mereka memilih sistem tersebut. Sebanyak 46,2 persen responden mengaku alasan memilih sistem pilkada langsung karena demokrasi dan partisipasi.
Sebanyak 35,5 persen responden memilih pilkada langsung dengan alasan atas nama kualitas pemimpin. Sebanyak 7 persen responden beralasan transparansi.
Survei digelar pada 8-11 Desember 2025. Survei dilakukan dengan cara telepon. Jumlah responden 510 orang dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih. Responden survei dipilih acak dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error Litbang Kompas ini kurang lebih 4,24 persen.
Golkar Wacanakan Kembali Pilkada Lewat DPRD
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia membuka wacana agar pemilihan kepala daerah atau Pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Sedang kaji ya. Apakah kalau kemudian nanti ada alternatif kembali ke DPRD itu akan membuat biaya (politik) lebih murah atau tidak. Itu yang sekarang kita sedang kaji sangat mendalam," kata dia di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Meski demikian, pria yang duduk sebagai Anggota Komisi II DPR ini berharap adanya kepala daerah yang tersangdung korupsi sebagai momentum mengevaluasi total dalam menyeleksi pemimpin ke depan.
"Bagaimana faktor integritas, kemudian faktor bagaimana bisa menjalankan semua kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan, tidak melanggar hukum. Itu yang menjadi penting," ungkap Doli.
Menurut dia, sudah sewajarnya jika kepala daerah untuk tak menabrak aturan yang sudah ada.
"Ini kan harusnya membuat kita semakin hati-hati, semakin suka-suka, bukan semakin bebas-bebas saja. Jadi harus betul-betul alert, harus betul-betul mawas diri," kata Doli.
Laporan : Andi
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
