Nantinya, kata Farhan, angkot akan difungsikan sebagai feeder yang mendukung sistem transportasi utama. Jalur BRT diklaim tidak akan mengubah pola dasar transportasi yang sudah ada.
“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder. Jalurnya mah tetap sama, TMP persis. Jadi bukan mau ngubah jalur. Angkot tetap jadi feeder lewat jalur-jalur yang telah ditentukan,” kata Farhan di Bandung, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, ia mendorong agar peremajaan diarahkan pada pemanfaatan angkot listrik, yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Pemkot Bandung.
Pemerintah Kota Bandung bakal berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot di Bandung, yakni Kopamas, Kobutri, dan Kobanter, untuk membahas program peremajaan armada tersebut.
“Kalau mau peremajaan, sebaiknya mulai berpikir untuk memanfaatkan angkot listrik yang pernah di-launching beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.
Menurut Farhan, penggunaan angkot listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
“Pemanfaatan angkot listrik ini akan memberikan peluang untuk menarik minat masyarakat naik angkot lagi,” pungkasnya.
PKL Terdampak Pembangunan BRT
Farhan menegaskan, penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi dampak pembangunan BRT.
Menurut Farhan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang pasti terdampak langsung oleh program BRT, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu agar proses pembangunan tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.
“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan.
Ia mengakui, saat ini muncul berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan dan dampak sosial selama masa pembangunan.
Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara detail.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.
Menanggapi adanya penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi di masyarakat bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.
Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan, keputusan tersebut belum diambil. Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Program BRT
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Pembangunan BRT bakal dilakukan dalam tiga tahap, dan memerlukan koordinasi Kemenhub hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pembangunan BRT Bandung Raya dimulai 2025, dan diharapkan selesai 2027. Adapun Pembangunan angkutan massal BRT ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap yang mencakup Kawasan Bandung Raya.
"Tahap pertama nanti pada tahun 2025, tahap kedua pada tahun 2026 dan terakhir pada tahun 2027.Di mana pembangunan ini memerlukan suatu koordinasi antara Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kabupaten dan kota," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Risyapudin Nursindi Bandung, Selasa (30/7/2024).
Risyapudin menuturkan, pada pembangunan tahap pertama, BRT Bandung Raya akan mempunyai jalur khusus sepanjang 21 kilometer yang terbentang dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kota Bandung, Jawa Barat.
"Dalam waktu dekat kita akan membangun angkutan transportasi massal dengan skema BRT di wilayah Jawa Barat dari mulai Cimahi, Padalarang sampai dengan Sumedang kurang lebih 21 kilometer," ujar Risyapudin.
Risyapudin menuturkan, Terminal Cicaheum masih akan terus beroperasi saat BRT Bandung Raya dibangun.
"Kalau Cicaheum tetap beroperasi, tetap beroperasi walaupun nanti ada BRT juga tetap akan kita laksanakan operasional untuk kendaraan-kendaraan lain,” ujar Risyapudin.
Adapun dengan kehadiran BRT Bandung Raya, ia berharap dapat mengatasi masalah kemacetan di wilayah Bandung Raya.
"Ini merupakan suatu implementasi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hadir membangun transportasi angkutan publik sesuai dengan keamanan moda-moda melalui transportasi jalan,” ujar Risyapudin.
Laporan : Suryana
Editor : Lisa
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
