Untuk diketahui, Sekretaris Negara Takhta Suci Kardinal Pietro Parolin mengatakan Vatikan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian dan meyakini bahwa krisis global harus diselesaikan oleh PBB.
"Saya pikir sangat disayangkan (Vatikan tidak ikut serta),” kata kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah pengarahan. Kamis (19/2/2026).
Pemerintahan Trump ingin melihat semua negara yang diundang untuk bergabung dapat bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Saya rasa perdamaian seharusnya tidak bersifat partisan, politis, atau kontroversial," imbuhnya.
Pertemuan pertama Dewan Perdamaian, yang dibentuk atas inisiatif Presiden AS Donald Trump, akan berlangsung di Washington pada 19 Februari. Pada Januari lalu, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dan mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung.
Diberitakan sebelumnya, Vatikan secara resmi memutuskan untuk tidak bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam keterangannya seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Sekretaris Negara Vatikan Pietro Parolin menjelaskan bahwa Vatikan menilai Board of Peace memiliki karakter khusus yang tidak sama dengan entitas negara pada umumnya. Ia menambahkan masih terdapat sejumlah aspek yang belum jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pertimbangan Vatikan Tolak Gabung BoP
Salah satu pertimbangan utama Vatikan adalah prinsip bahwa pengelolaan krisis internasional seharusnya berada di bawah kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Parolin, posisi tersebut telah berulang kali ditegaskan oleh Takhta Suci dalam berbagai forum internasional.
Penolakan ini merupakan sikap lanjutan dari respons sebelumnya yang lebih berhati-hati. Pada Januari 2026, Vatikan menyatakan telah menerima undangan untuk bergabung dan masih mempelajari kemungkinan partisipasi, dengan menekankan pentingnya memastikan keselarasan dengan hukum internasional sebelum mengambil keputusan.
Board of Peace secara resmi dibentuk melalui penandatanganan piagam pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, dalam rangkaian pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia.
Dewan ini memperoleh dukungan terbatas dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, dan dukungan tersebut hanya berkaitan dengan mandatnya di Gaza. Namun, dewan tersebut tidak berada di bawah pengawasan penuh PBB.
Laporan : Nasir
Editor : Riska
Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA setiap bertugas selalu dilengkapi dengan KTA dan SURAT TUGAS, Jika ada yang mengaku Wartawan MEDIA INDONESIA ASIA tanpa di lengkapi dengan KTA Pers dan SURAT TUGAS segera Laporkan Ke Pihak Berwajib atau langsung hubungi Redaksi Klik di sini
